Sejarah Ilmu Administrasi Negara

Sejarah Ilmu Administrasi Negara

Ilmu Administrasi Negara jika dilihat dari sejarah sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, asal mula Administrasi Negara yakni di Eropa dan Amerika Serikat. Administrasi negara akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisir. Dalam catatan sejarah peradaban manusia di Asia Selatan termasuk di Indonesia, Cina dan Mesir Kuno, dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat ini dikenal dengan sebutan Administrasi Negara. Administrasi telah lebih banyak dipelajari sebagai suatu hal yang bisa meberikan pelayanan terhadap pemberian saran dan kebijaksanaan kepada menteri, dan sedikti dopelajari sebagai proses manajemen ke dalam (internal management) dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara lainnya. Pada umumnya administrasi negara di Inggris lebih bersifat sentralisasi dengan sistem pengawasan yang terpusatkan dalam Departemen Keuangan.

Administrasi Negara modern yang dikenal saat ini merupakan produk dari suatu masyarakat feodal yang tumbuh subur di negara-negara Eropa. Negara-negara di daratan Eropa yang semuanya dikuasai oleh kaum feodal, bangsawan dan kaum ningrat kerajaan berusaha untuk mengkokohkan pemerintahannya. Dengan semakin tumbuhnya perkembangan masyarakat, sentralisasi kekuasaan dan pertanggungjawaban dalam pemerintahan monarki menimbulkan suatu kebutuhan untuk mendapatkan korps administrator yang cakap, penuh dedikasi, stabil, dan integritas. Korps administrator ini pada gilirannya nanti akan menjadi tenaga spesialis pada masing-masing bidang dan jabatan yang beraneka pada tataran pemerintahan nasional. Kebutuhan akan suatu sistem mulai dirasakan, yakni suatu sistem untuk menata sentralisasi kekuasaan dan pertanggungjawaban pemerintahan.

Perkembangan Ilmu Administrasi Negara lahir sejak Woodrow Wilson (1887), yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat pada 1913-1921, menulis sebuah artikel yang berjudul “The Study of Administration” yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu yang ditandai dengan meluasnya praktik spoil system (sistem perkoncoan) yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Studi Ilmu Politik yang berkembang pada saat itu ternyata tidak mampu memecahkan persoalan tersebut karena memang fokus kajian Ilmu Politik bukan pada bagaimana mengelola pemerintahan dengan efektif dan efisien, melainkan lebih pada urusan tentang sebuah konstitusi dan bagaimana keputusan-keputusan politik dirumuskan. Administrasi negara di negara-negara jajahan di Amerika, baik dalam pemerintahan negara bagian, maupun pemerintahan nasional mulai dengan suatu model yang dikembangkan dari negara induknya. Administrasi dilakukan oleh para bangsawan yang berada di Selatan dan dijalankan oleh para bangsawan pedagang dan industriwan di daerah Utara. Administrasi tidak dipahami sebagai suat jenis aktivitas atau jabatan yangberbeda dan dapat dipisahkan, dan istilah ini tidak digunakan atau dicantumkan dalam konstitusi Amerika.

Menurut Wilson, Ilmuwan Politik lupa bahwa kenyataannya lebih sulit mengimplementasikan konstitusi dengan baik dibanding dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya ilmu yang diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan konstitusi dengan baik maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut Wilson sebagai Ilmu Administrasi tersebut. Ilmu yang oleh Wilson disebut ilmu administrasi tersebut menekankan dua hal, yaitu perlunya efisiensi dalam mengelola pemerintahan dan perlunya menerapkan merit system dengan memisahkan urusan politik dari urusan pelayanan publik. Agar pemerintahan dapat dikelola secara efektif dan efisien, Wilson juga menganjurkan diadopsinya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh organisasi bisnis ke dalam Administrasi Negara.

Penjelasan ilmiah terhadap gagasan Wilson tersebut kemudian dilakukan oleh Frank J. Goodnow yang menulis buku yang berjudul: Politics and Administration pada tahun 1900. Buku Goodnow tersebut seringkali dirujuk oleh para ilmuwan administrasi negara sebagai "proklamasi‟ secara resmi terhadap lahirnya Ilmu Administrasi Negara yang memisahkan diri dari induknya, yaitu Ilmu Politik. Era ini juga sering disebut sebagai era paradigma dikotomi politik-administrasi. Melalui paradigma ini, Ilmu Administrasi Negara mencoba mendefinisikan eksistensinya yang berbeda dengan Ilmu Politik dengan ontologi, epistimologi dan aksiologi yang berbeda. Beberapa tahun kemudian, sebuah buku yang secara sistematis menjelaskan apa sebenarnya Ilmu Administrasi Negara lahir dengan dipublikasikannya buku Leonard D. White yang berjudul Introduction to the Study of Public Administration pada 1926. Buku White yang mencoba merumuskan sosok Ilmu Administrasi tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai karya ilmuwan sebelumnya yang mencoba menyampaikan gagasan tentang bagaimana suatu organisasi seharusnya dikelola secara efektif dan efisien, seperti Frederick Taylor (1912) dengan karyanya yang berjudul Scientific Management, Henry Fayol (1916) dengan pemikirannya yang dituangkan dalam monograf yang berjudul General and Industrial Management, W.F. Willoughby (1918) dengan karyanya yang berjudul The Movement for Budgetary Reform in the State, dan Max Weber (1946) dengan tulisannya yang berjudul Bureaucracy.

Era berikutnya merupakan periode di mana para ilmuwan administrasi negara berusaha membangun body of knowledge ilmu ini dengan terbitnya berbagai artikel dan buku yang mencoba menggali apa yang mereka sebut sebagai prinsip-pinsip administrasi yang universal. Tonggak utama dari era ini tentu saja adalah munculnya artikel L. Gulick (1937) yang berjudul Notes on the Theory of Organization di mana dia merumuskan akronim yang terkenal dengan sebutan POSDCORDB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting dan Budgeting). Tidak dapat dipungkiri, upaya para ahli administrasi negara untuk mengembangkan body of knowledge ilmu administrasi negara sangat dipengaruhi oleh ilmu manajemen. Prinsip-prinsip administrasi sebagaimana dijelaskan oleh para ilmuwan tersebut pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari administrasi bisnis yang menurut mereka dapat juga diterapkan di organisasi pemerintah.

Perkembangan pergulatan pemikiran ilmuwan administrasi negara diwarnai sebuah era pencarian jati diri Ilmu Administrasi Negara yang tidak pernah selesai. Kegamangan para ilmuwan administrasi negara dalam meninggalkan induknya, yaitu Ilmu Politik, untuk membangun eksistensinya secara mandiri bermula dari kegagalan mereka dalam merumuskan apa yang mereka sebut sebagai prinsip-prinsip administrasi sebagai pilar pokok Ilmu Administrasi Negara. Keruntuhan gagasan tentang prinsip-prinsip administrasi ditandai dengan terbitnya tulisan Paul Applebey (1945) yang berjudul Government is Different. Dalam tulisannya tersebut Applebey berargumen bahwa institusi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan institusi swasta sehingga prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari manajemen swasta tidak serta merta dapat diadopsi dalam institusi pemerintah. Karya Herbert Simon (1946) yang berjudul The Proverbs of Administration semakin memojokkan gagasan tentang prinsip-prinsip administrasi yang terbukti lemah dan banyak aksiomanya yang keliru. Kenyataan yang demikian membuat Ilmu Administrasi Negara mengalami "krisis identitas‟ dan mencoba menginduk kembali ke Ilmu Politik. Namun demikian, hal ini tidak berlangsung lama ketika ilmuwan administrasi negara mencoba menemukan kembali fokus dan lokus studi ini.

Perkembangan evolusioner administrasi negara diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan (desisional) dan pendekatan ekologis. Secara khusus, pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk administrasi negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara. Di antara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul daripada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada sesuatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis. Selanjutnya sukar untuk secara khusus menerapkan satu-satunya pendekatan terbaik terhadap aspek administrasi tertentu. Kiranya lebih bermanfaat untuk mempergunakan keempat cara pendekatan tersebut sesuai dengan aksentuasi dari sesuatu gejala yang diamati.

Pengaruh politik terhadap administrasi negara selalu besar, tidak peduli kapan pun masanya. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala di semua negara yang menunjukkan bahwa setiap pemerintah disusun di atas tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Hubungan terus menerus administrasi dengan politik mencerminkan keberlanjutan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, sebagaimana dicerminkan dalam dua tahap pemerintahan, yakni tahap politik dan tahap administrasi. Jika tahap pertama merupakan tahap perumusan kebijakan, maka tahap kedua merupakan tahap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap pertama. Kesadaran bahwa lingkungan pemerintahan dan bisnis cenderung mengembangkan nilai, tradisi dan kompleksitas yang berbeda mendorong perlunya merumuskan definisi yang jelas tentang prinsip-prinsip administrasi yang gagal dikembangkan oleh para ilmuwan terdahulu. Dwiyanto (2007) menjelaskan bahwa lembaga pemerintah mengembangkan nilai-nilai dan praktik yang berbeda dengan yang berkembang di swasta (pasar) dan organisasi sukarela. 

Mekanisme pasar bekerja karena dorongan untuk mencari laba, sementara lembaga pemerintah bekerja untuk mengatur, melayani dan melindungi kepentingan publik. Karena karakteristik antara birokrasi pemerintah dan organisasi swasta sangat berbeda, maka para ilmuwan dan praktisi administrasi negara menyadari pentingnya mengembangkan teori dan pendekatan yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang mengembangkan teori-teori administrasi bisnis. Dengan kesadaran baru tersebut maka identitas Ilmu Administrasi Negara menjadi semakin jelas, yaitu ilmuwan administrasi negara lebih menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah sebagai tempat praktik (lokus).

Read More

Tinjauan Ekologis Administrasi Negara

Tinjauan ekologis terhadap Administrasi Negara berarti suatu tinjauan yang menerangkan hubungan yang bersifat pengaruh timbal balik antara lingkungan hiduup (environment) tempat Administrasi Negara itu tumbuh dan berkembang dengan administrasi Negara itu sendiri yang dianggap sebagai organisasi hidup (living organism). Dengan kata lain tinjauan ekologis bermaksud menjelaskan danpak daripada lingkungan hidup terhadap administrasi Negara sebai suatu system, dan sebaliknya pengaruh administrasi Negara terhadap lingkungan, sehinggah dapat diidentifikasi cirri-ciri khas suatu system administrasi Negara yang serasi dengan lingkungan hidupnya.

A. Ekologi Administrasi Negara Indonesia

Perkembangan ekologi administrasi Indonesia era orde baru lebih identik dengan politik pemerintahan yang monolik sentralistik dengan kepeminpinan mantan presiden soeharto yang serat dengan soldier leader. Dalam menganalisis ekologi Administrasi Negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu tekanannya pada aspek kemasyarakatan, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan militer/hankam (ipoleksosbudmil).

1. Faktor-Faktor Ekologis Yang Beraspek Alamiah

Perlu diketahui bahwa sesuai dengan aspek-aspek kehidupan nasional yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek kemasyarakatan. Aspek ekologis yang berspek alamiah terdiri dari lokasi dan posisi geografi, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk (trigatra).

a. Lokasi dan posisi geografi

Posisis geografi suatu Negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu Negara dalam rangka ruang/tempat dan waktu sehingga menjadi jelas bats-batas wilayah Negara pada suatu saat tertentu. Perkataan pada suatu saat tertentu ini penting, karena batas-batas wilayah Negara tersebut dapat saja berubah. Dengan demikian, lokasi menunjuk kepada tempat atau letak sesuatu secara tepat dan jelas, sehingga dalam kaitannya dengan Negara akan kelihatan bentuk wujudnya kedalam dan bentuk wujudnya ke luar. Dari bentuk wujudnya kedalam akan tanpak corak wujudnya dan tata susunannya ke dalam, sedangkan dari bentuk wujudnya ke luar akan dapat diketahui situasi dan kondisi lingkungannya. 

Lokasi dan posisi georafi jelas mempunyai danpak/pengaruh terhadap struktur dan perilaku admistrasi Negara.

1) Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi Negara

Untuk meihat pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi Negara perlu diketahui bentuk wujudnya Negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan, letak astronomiknya yang berada di daerah tropik, posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Dengan melihatkondisis Negara Indonesia yang terdiri dari 17.667 buah pulau besar dan kecil, jelas memerlukan suatu administrasi Negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut satu dengan yang lain sehingga pulau-pulau tadi tidak terisolasi, dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau-pulau itu merupakan bangsa yang terintegrasi.

Letak astonomik indonesiaialah di antara 95 dan 141 bujur timur, di antara 6 lintang utara dan 11 lintang selatan yang berarti di daerah tropic. Iklim tropic yang panas dan lembab menyebabkan tumbuh-tumbuhan hidup subur sehinggah dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Agar hutan-hutan ini dapat bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestariannya maka perlu ikelola, diatur pemanfaatannya dan sekaligus peremajaannya. Untuk semua itu diperlukan suatu unit administrasi Negara dan tergabung dalam Direktorat Jenderal Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian.

Posisi silang Negara Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudera. Dengan posisi silang ini menjadikan Indonesia sebagai incaran secara ideologis, politis, ekonomis, social budaya dan militer. Di samping itu juga Indonesia seolah-olah menjadi medan terbuka yang dapat didekati dari sgala arah. Atas dasar ini diusahakan agar Indonesia mampu mengontrol wilayahnya dan menangkal bahaya-bahaya yang datang dari segala arah, untuk mana perlu diciptakan seperangkat administrasi Negara yang berkemampuan mendukung ketahanan nasional Indonesia di segala bidang.         

2) Pengaruh administrasi Negara terhadap geografi Indonesia

Pengaruh administrasi Negara terhadap geografi terutama lokasi dan posisinya hamper tidak ada karena sifatnya alamiah.

b. Keadaan dan kekayaan alam

Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar, sumber-sumber kekayaan alam yang beraneka ragam

1) Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi Negara

Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi Negara tampak pada usaha-usaha untuk memanfatkan sumber-sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Untuk keperluan ini telah terbentuk seperangkat administrasi Negara yang terhimpun dalam departemen pertanian, departemen kelautan dan maritim, kementrian pariwisata, departemen pertambangan dan energy, deparetmen pekerjaan umum dengan komponen-komponennya. Negara sedang berkembang pada umumnya belum mampu menggali sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal. Oleh karena itu, bantuan asing, baik berupa modal dan tenaga ahli tidak dapat dihindarkan.

2) Pengaruh administrasi Negara terhadap keadaan dan kekayaan alam.

Pengaruh administrasi Negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas, karena kekayaan ala mini merupakan karunia TYME. Pengaruhnya kalau ada, terbatas pada mengubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real.

c. Keadaan dan kemampuan penduduk

Keadaan dan kemampuan penduduk mempunyai pengaruh terhadap administrasi Negara, dan sebaliknya keadaan dan kemampuan penduduk ini dipengaruhi juga oleh adminnistrasi Negara tersebut.

1) Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi Negara

a) Jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia tergolong jumlah yang besar dan laju pertumbuhannya cukup tinggi sehingga harus ada usaha-usaha pengendalian jumlah penduduk dengan tujuan menghambat laju pertumbuhannya. Untuk keperluan ini, ditetapkan program-program pemerintah yang berkenaan dengan ini yang dikenal dengan program keluarga berencana, maka terbentuklah LKBN (1969)       BKKBN (1970/1971)

b) Distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar seperi diuraikan di atas dibarengi dengan distribusi spasial yang timpang, artinya penyebaran di antara berbagai wilayah Negara tidak merata. Untuk keperluan ini pemerintah mempersiapkan seperangkat administrasi Negara dengan nama direktorat jendral transmigrasi

c) Komposisi (umur). Komposisi menurut usia penduduk juga mempengaruhi administrasi Negara. Dengan bertambahnya penduduk yang berusia 15-24 tahun harus diikuti usaha-usaha memperluas lapangan kerja, yang pada usia tersebut sebagian dari mereka akan mmbutuhkan lapangan kerja. Hal ini memerlukan tindakan-tindakan pada administrasi Negara.

d) Penghasilan penduduk. Indonesia termasuk kelompok Negara –negara berpenghasilan rendah. Kenaikan penghasilan penduduk menyebabkan perubahan pola konsumsi, satu di antaranya semakin mampunya penduduk memenuhi kebutuhan akan rekreasi. Oleh karena itu, tepat kiranya apabila dalam jajaran administrasi Negara terdapat direktorat jendral pariwisata yang tersusun secara vertical dari pusatsampai ke daerah-daerah.

e) Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Rendahnya pendidikan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program bidang pendidikan, hal ini terbukti anggaran belanja sector pendidikan setiap tahun semakin meningkat. Secara umum dapat dinyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan rakyat ini berpengaruh terhadap administrasi Negara dalam arti sulitnya mendapatkan tenaga-tenaga yang memenuhi syrat-syarat untuk mengisi jabatan-jabatan.

f) Kesehatan penduduk.kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi Negara, dalam arti kesehatan penduduk yang masih buruk/rendah mendorong pemeritah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan, misalnya pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan , pemberantasan penyakit rakyat, peningkatan gizi dan sebagainya. Kesemuanya ini memerlukan perangkat administrasi Negara yang terorganisir dalam jajaran departemen kesehatan.

2) Pengaruh administrasi Negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk

2. Faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakan, meliputi IPOLEKSOSBUDMIL

a. Ideologi

Ideology adalah suatu kompleks atau jalinan ide-ide tentang manusia dan dunia, yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Dalam sejarah ternyata bahwa ideology dianut bukan karena manfaatnya dan efisiennya saja, tetapi juga karena berdasarkan keyakinan bahwa ideology itu benar. Kecuali tentang manusia dan dunia, ideology juga mencakup pandangan tentang tuhan, tentang manusia sesame, tentang idup dan mati. Tentang masyarakat dan Negara dan sebagainya. Ideology pada umumnya menunjuk atau berarti suatu system kepercayaan praktis yang dikembangkan oleh dan menjadi cirri dari suatu kelompok yang anggota-anggotanya mempunyai kewajiban-keajiban bersama baik politik, ekonomi, keagamaan ataupun kebudayaan. Dalam pekembangan selanjutnya, ideology berarti ilmu pengetahuan tentang pandangan hidup (cita-cita) mengenai kenegaraan dan kemasyarakatan.

Bagi bangsa Indonesia, ideology yang dimaksud ialah pancasila. Pancasila merupakan

(1)   Dasar Negara kita

(2)   Pandangan hidup bangsa Indonesia

(3)   Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia

(4)   Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa indonesi

(5)  Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang telah disetujui oleh wkil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang harus di junjung tinggi.

Pengaruh pancasila terhadap administrasi Negara Indonesia hendaklah dilihat pancasila sebagai dasar/ideology Negara yang telah dirumuskan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dan selanjutnya telah terjabarkan dalam pasal-pasal undang-undang dasar 1945. Sesuai pendapat dari frank j. goodnow dan Woodrow Wilson. Fase berikutnya adalah fase implementasi atau pelaksanaan kebijakan umum tersebut (public policy execution) yaitu administrasi Negara. Dalam kerangka pemikiran yang demikian inilah dapat ditarik kesipulan bahwa system administrasi Negara Indonesia, baikaspek structural maupun behavioralnya, pada s=dasrnya merupakan refleksi perwujudan nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung di dalamnya.

b. Pengembangan budaya birokrasi

Budaya birokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai norma-norma yang mempengaruhi sikap dan perilaku partisipasi dalam sebuah system birokrasi. Banyak yang berpendapat bahwa wajah birokrasi Indonesia masih kental di pengaruhi oleh system nilai tradisi jawa sebagaimana yang sering tanpak dalam retorika politik para pejabat, proses pembuatan keutusan, hubungan dan komunikasi atasan bawahan yang yang bercorak hubungan patron dank lien, mengandalkan loyalitas bawahan yang tinggi, dan berbagai macam ritualisme administrative yang berlebihan. Selain itu juga ciri-ciri birokrasi seperti lebih banyak berorientasi ke atas, mengkultuskan pribadi peminpin, kuatnya kesadaran akan prestise dan status yang melebihi prestasi, sikap untuk slalu menjaga harmoni dan menghindari konflik, telah mengakibatkan birokrasi kita menjadi tertutup dan kurang memberi ruang gerak bagi pendapat yang berbeda. Pelestarian nilai-nilai tradisi budaya aristokrasi tersebut di atas telah mempersubur munculnya budaya keluarga besar yang cenderung bersifat self righeouseneas yang tentu saja sangat merugikan bagi keluarga kecil atau keluarga yang lain.

B. Tinjauan Dua Tipe System Ekologi Admiistrasi Negara Thailand Dan Negara Amerika Serikat

1.  Tinjauan ekologi administrasi Negara Thailand

Negara Thailan merupakan suatu Negara yang dapat bertahan sekalipun dilanda berbagai tarik menari kepentingan Negara-negara penjajah yang menguasai bangsa-bangsa di Asia tenggara. Bagsa Thailand adalah Negara asia yang tak pernah dijajah oleh bangsa dan Negara lain. Thailand satu abad yang lampaumemang berbeda dengan Thailand waktu kini, demikian pula administrasi negaranya satu abad yang lampau berneda dengan administrasi Negara yang sekarang, tetapi masih terasa pengaruh yang kuat administrasi Negara masa lampau terhadap administrasi masa kini. Oleh karena itu, untuk memahami keadaan sekarang ini kita perlu menjajaki keadaan satu abad yang lampau yang masih ada pengaruhnya sampai sekarang ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi Negara Thailand

1) Faktor-faktor ekologis

a) Faktor ekonomi

Betapapun tingkat kemajuan masyarakat, masyarakat sebenarnya merupakan system ekonomi tertentu yang cocok bagi masyrakat yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan zaman terdapat perubahan dibidang ekonomi ; ekonomi yang berdasar system retribusi didesak secara berangsur-angsur oleh system pasar. Semula administrasi Negara berfungsi sebagai aparat raja untuk menguasai rakyatnya, kemudian berubah fungsi sebagai public service.

b) Faktor social

Setiap masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama dan dalam kehidupan bersama itu akan terbentuklah berbagai macam organisasi social, stuktur social, stuktur kelas dan sebagainya, sekalipun sikap atau cirinya berbeda satu dengan yang lain. Perubahan dibidang social, masyarakat yang semula tergabung dalam organisasi berdasar pada asas particulisasi lama kelamaan berhimpun kedalam organisasi baru yang bercorak association atau berdasarkan atas dasr kepentingan bersama, corak association ini belum meresap di kalangan masyarakat, sehinggah organisasi belum mempunyai pengaruh terhadap administrasi Negara.

c) Faktor komunikasi

Setiap masyarakat pasti melakukan komunikasi dengan sesamanya sekalipun dengan alat yang sederhana, dan dengan bahasa yang berbeda-beda, baik tradisiaonal maupun moderen. Perubahan dalam bidang komunikasi, kita ketahui bahwa factor komunikasi masyarakat Amerika menjadi mobil, di Thailand sebaliknya. Yang dipergunakan adalah bahasa Thai. Pada mulanya mereka terpecah dalam kelompok-kelompok, kini terikat kecuali oleh tradisi kerajaan, juga oleh kesamaan bahasa yaitu bahasa Thailand dan kesamaan budaya yaitu Buddha.s

d) Faktor symbol

Jugamengenai symbol, baik symbol politis maupun symbol lain-lainnya, seperti symbol yang menyangkut kekuasaan. Perubahan di bidang symbol, yang semula kekuasaan ada di tangan kerajaan yang besifat suci, karena pengaruh luar, sedikit demi sedikit, bergeser ke symbol baru yaitu kedaulatan rakyat.

e) Faktor politik

Di Thailand banyak macam organisasi social, tetapi tidak digolongkan sebagai “associatian” seperti d AS. Di Thailand organisasi-organisasi social tidak didasarkan atas kepentingan-kepentingan khusus dan anggotanya tidak didasarkan atas sukarela, sedangkan di A.S association itu didasarkan atas kepentingan-kepentingan khusus. Di dalam menjalankan fungsi-fungsinya raja beserta aparaturnya menggunakan pola patronate dan fungsinya bersifat diffuse, banyak fase/seginya. Raja dan keluarganya , merupakan pusat daripada administrasi Negara. Perubahan-perubahan dalam negeri yaitu mereka menghendaki kerajaan konstitusional dan difrensi dalam administrasi Negara dengan mengadakan lembaga-lembaga, biro-biro untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Adanya kelompok-kelompok yang terorganisir yang disebut sebagai kekuatan politik(partai-partai politik).

2. Tinjauan ekologi administrasi Negara Amerika Serikat

Dalam mempelajari ekologi administrasi Negara Amerika serikat, dapat dipakai sebagai alat analisis adalah model keseimbangan (equilibrium model). Pada model keseimbangan tersebut dikemukakan factor lingkungan atau factor-faktor ekologis, yaitu dasar-dasar ekonomi, stuktur social, jaringan komunikasi, system politik dan pola-pola ideology/symbol, setidak-tidaknya menurut pandangan Prof. Fred W. Riggs, walaupun diaui masih ada factor-faktor lain yang juga mempengaruhi.

1. Dasar-dasar ekonomi

Pengaruh dari system pasar terhadap kehidupan social Amerika demikian kuatnya, sehinga kadang-kadang menuggalkan nilai-nilai social dan mempertimbangkan segala sesuatu sebagai “kommudities” (barang dagangan) yang dapat diperjualbelikan di pasar. Jadi tanah, tenaga manusia, uang dan waktu dipandang sebagai sesuatu yang dapat diperjualbelikan dalam pasar. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa susunan perekonomian di dasarkan atas liberalism yang menghendaki kebebasan dalam segala lapangan. Dalam system ekonomi liberal (bebas) jasa dan balas jasa, prestasi dan kontra prestasi elalu dipertimbangkan satu-persatu dengan menggunakan harga-harga. Pembentukan harga-harga di pasar merupakan pusat yang menguasai proses ekonomi seluruhnya, dan pasar di anggap sebagai institusi yang menentukan. Orientasi pasar ini berpengaruh terhadap administrasi langsung mau pun tidak langsung.

a) Pengaruh langsung

(1)   Konsep komoditi

Norma “equal pay for equal work” gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama, tidak dpt dilaksanakan sepenuhnya

(2)   Konsep kebebasan memilih

(3)   Konsep kebebasan kontrak

b) Pengaruh tidaklangsung

Apabila pasar itu sifatnya masih sederhana, dan belum meluas, orang dapat bertemu muka satu sama lain di meja untuk merundingkan syarat-syaratnya. Akan tetapi, apabila pasar itu sudah sangat kompleks dan meluas meliputi seluruh wilayah Negara, jarang sekali penjual dan pembeli bertemu muka. Dalam hal demikian dipergunakan perantara, pesanan dilakukan melalui pos, pembayaran dilakukan dengan cek yang ditukar di bank-bank, pembelian saham dans ebagainya. Kesemuanya itu memerlukan peraturan-peraturan, memerlukan adanya dinas-dinas beserta tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya.

2. Struktur social

Struktur social atau social structures ialah bagaimana bentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat, apakah itu keluarga, sekte agama, partai-partai politik, koperasi atau kias-kias social.

a) Perhimpunan (asosiasi) sebagai way of life

Artinya “way of life” bangsa amerika serikat ialah asosiasi artinya dalam menghabiskan masa hidupnya mereka itu selalu bergabung dalam satuatau lebih asosiasi.

b) Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi Negara

Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi Negara demikian kuatnya , sehingga administrasi Negara tersebut assosiasional. dengan adanya pengaruh praktis dari asosiasi terhadap administrasi Negara , suatu asosiasi dapat berkembang luas, mempunyai anggota yang berjuta-juta dan wilayah operasi yang meliputi wilayah Negara.

c) Stuktur klas social di Amerika Serikat

Struktur klas di Amerika Serikat, tersusun secara vertical: upper klas, the middle the lower calss dan secara horizontal: the elite, the elect, the eminent. Cirri pokok daripada birokrasi di Amerika Serikat adalah adanya pengaruh dari ssistem klas yang terbuka.

Dengan kekuasaan yang ada pada administrasi Negara, administrasi Negara dapat membantu para warga Negara yang mempunyai kemampuan untuk mencapai tingkat yang setinggi-tingginya dalam lapisan masyarakat. Di Amerika Serikat ada konsepsi administrator melaksanakan apa yang dibuat oleh the lurer melalui sekolompok pejabat yang disebut executive class. Dari executive class inilah kemudian pekerjaan di turunkan kepada administrator class.

3. Jaringan komunikasi

Perlu kita memperhatikan beberapa hal yang penting sehubungan dengan proses komunikasi yaitu:

a) Bahasa persatuannya adalah Bahasa Inggris

b) Melek huruf (literacy) artinya dapat membaca

Masyarakat yang buta huruf komunikasinya sangat terbatas, hanya dapat dilakukan dengan lisan. Hal yang demikian ini mempengaruhi dalam proses administrasi Negara.

c) Mobilisasi dan assimilasi

Dimanapun orang Amerika berada mereka memperjuangkan kebebasan dan menentang komunisme yang dianggap mengancam kebebasan, karena tingkat kebebasan mereka yang tinggi, hal ini berarti sudah terjadi assimilasi antara value dan ideas.

d) Pengaruh masyarakat nasional terhadap administrasi negara

4. Sistim politik

Soal-soal kedaulatan, persamaan hak dan sebagainya dapat dimaksukkan kedalam pengertian pengaruhnfaktor politik terhadap administrasi Negara, tetapi bagian ini lebih memusatkan perhatian terhadap pengaruh kekuatan-kekuatan social politik (partai politik) terhadap administrasi Negara. Kita dapat menyimpulkan dari topic atau pokok masalah yang ramai dibicarakan dikalangan ahli ilmu politik berkisar pada permasalahan paham demokrasi di stu pihak dan totaliter di lain pihak.

5. Ideology atau symbol

Yang dimaksud dengan system symbol adalah suatu nilai yang dipegang teguh dan dijunjung tinggi serta merupakan landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk bertindak.

Pola-pola ideology atau symbol dipengaruhi oleh:

a) Pengaruh mitos, formula dank ode terhadap administrasi Negara

b) Consensus persamaan (equality) dan pengaruhnya terhadap administrasi Negara.

c) Pengaruh administrasi Negara terhadap mitos human equality.

Read More

Penerapan New Public Management Di Indonesia

Kinerja merupakan tujuan utama manajemen sektor publik atas pelayanan Administrasi terhadap mastarakat. Dan gerakan pembaharuan Administrasi Publik yang disebut New Public Management (NPM) adalah upaya meningkatkan kinerja. Reformasi administrasi publik yang terus dilakukan tersebut sangat dipengaruhi oleh konsep New Public Management (NPM) yang telah banyak di terapkan oleh beberapa Negara besar.

Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadinya perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan NPM juga merupakan bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong terbentuknya demokratisasi. Hal ini sampai sekarang adalah model yang paling ideal untuk menjalankan dan memberikan pelayanan di sektor publik karena orientasinya ada pada hasil bukan pada proses sehingga rasa kepuasan masyarakat bisa meningkat.

Tapi apa bila kita ingin terapkan di Indonesia, Model New Public Management saya rasa belum tepat untuk di terapkan di negara ini, karena budaya birokrasi dan paradigma lama dalam pelayanan publik yang masih sangat kuat pengaruhnya dan dianut oleh pemegang kebijakan dan pelayan publik yang ada. Paradigma bahwa pelayan publik sebagai abdi negara dan semata-mata pengelola administrasi negara masih erat menjadi kultur yang sangat kuat berakar. Artinya orientasinya sangat berbanding terbalik dengan Prinsip NPM.

Paradigma ini ditandai oleh masih masuknya orang-orang yang kurang berkualitas menjadi bagian birokrasi, lembaga birokrasi yang cenderung gendut, tidak adanya inovasi dalam memberikan pelayanan, dan terjadinya pemborosan keuangan negara untuk mengurus birokrasi. Selain itu, pendekatan birokrasi tradisional menganggap bahwa pelaksanaan pelayanan publik harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Paradigma birokrasi tradisional dapat tetap mendarah daging di dalam birokrasi, karena paradigma ini dipelihara dan dijalankan secara konsisten pada saat orde baru dan membudaya sampai sekarang. Sehingga tidak mudah untuk mentransformasikan menuju Paradigma Birokrasi Modern yang berorientasi pada pelayanan publik.

Kalau dibandingkan dengan Pendekatan NPM, maka pelaksanaan reformasi birokrasi masih cenderung fokus pada prosedur dari pada pada hasil, belum tercipta persaingan pemberian pelayanan masyarakat mengingat pelayanan masyarakat masih didominasi oleh birokrasi, masyarakat/publik belum menjadi obyek pelayanan tetapi masih menjadi korban pelayanan, pelayan publik masih belum berdaya karena harus mengikuti kebijakan dan prosedur yang berbelit, dan belum tumbuhnya budaya yang kreatifl dan inovatif di kalangan pelayan publik.

Langkah untuk menerapkan New Public Management di Indonesia bisa dilakukan dengan syarat ada cukup jumlah pendukung yang harus terpenuhi. Para pendukung ini harus berasal dari para penyelenggara pelayanan publik sebagai pelaku dan pemberi layanan. Mereka harus memiliki komitmen yang kuat sebelum Penerapan NPM dan sadar akan tugasnya. Selain itu, Reformasi ini harus didukung bersama agar warga bisa memberikan tekanan yang dibutuhkan terhadap politisi dan pihak administrasi untuk menyelesaikan proses reformasi dengan sukses. Harus jelas bahwa restrukturisasi seperti ini harus punya harga, tapi harus disadari pula bahwa penghematan yang dihasilkan reformasi ini bisa dengan mudah membiayai kembali investasi.

Sehingga kedepannya masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Dinamika lingkungan semakin kompleks dan persaingan akan semakin ketat. Didukung oleh demokrasi dan desentralisasi seharusnya menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk memberikan pelayanan yang lebih baik demi menyejahterakan warga negaranya, bukan justru menjadi momentum untuk bertengkar, mengekploitasi kekayaan negara dan menyalahgunakan kekuasaan, seperti yang terjadi saat ini.

Read More

Ilmu Administrasi Negara

Ilmu Administrasi Negara adalah Ilmu Pengetahuan yang secara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern dari pada stuktur-struktur dan proses-proses yang terdapat di dalam bagian yang sangat penting dari pada sistem dan Aparatur Pemerintah, yang secara singkat disebut dengan Administrasi Negara, yang dalam bahasa Inggris Amerika disebut Public Administration, dan dalam bahasa Belanda disebut Openbaar Bestuur.

Administrasi Negara memiliki Sejarah panjang dan kita sering kali mengartikan mengartikan kata “Administrasi” dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan hal-hal yang berbau kantor, pembukuan, atau tata usaha. Tidak ada salahnya memang, karena perkataan Administrasi yang lazim dikenal dan dipakai oleh sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menunjukan pekerjaan tulis menulis (clerical work) dikantor-kantor. Namun pengertian ini sangatlah sempit dan bukan yang dimaksudkan “Administrasi” di dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pengertian sempit di atas diambil dari makna pemerintahan. Hal ini dapat diartikan bahwa Administrasi negara adalah kegiatan yang dilakukan mengelola, mendayagunakan sumber daya negara (organisasi, personalia/pegawai negeri, dana, dan lain-lain) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan atau untuk mencapai tujuan negara.

Ilmu Administrasi Negara merupakan gabungan antara Ilmu Politik dengan Ilmu Manajemen yang memiliki tujuan dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik (Good Governance), serta pelayanan publik yang efektif dan efisien. Di jurusan Administrasi Negara ini para Mahasiswa akan diarahkan menggali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan dan pelayanan Publik. Jurusan Administrasi Negara tergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) bersama Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Sosiologi, dan untuk beberapa Perguruan Tinggi juga tergabung bersama Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Ilmu Sosiatri. Beberapa Perguruan Tinggi juga memasukkan jurusan Administrasi Negara kedalam Fakultas Administrasi bersama Administrasi Niaga.

Definisi Administrasi Negara Menurut Para Ahli

1. Menurut M/E Dimock Dan G.O Dimock mengatakan bahwa :
Administrasi Negara merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga–lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa – bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan.

2. Bachsan Mustafa, SH Administrasi Negara adalah sebagai gabungan jabatan–jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi kepada badan–badan pembuat undang–undang dan badan–badan kehakuman.

3. Wilson 1987, Administrasi sebagai ilmu. Pemikiran tentang supremasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi itu timbul dari perbedaan fungsi antara politik dan administrasi, dan adanya asumsi tentang superioritas fungsi–fungsi politik administrasi. Slogan klasik pernah juga ditawarkan manakala fungsi politik berakhir maka fungsi administrasi itu mulai, when politic end, administration begin – Wilson 1941.

4. John M. Pfiffer dan Robert V, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

5. Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa :
Administrasi Negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas – tugas kewajibannya tanpa Administrasi Negara.

6. Menurut Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara” mengatakan bahwa:
Administrasi Negara adalah gabungan jabatan (compleks van kambten) “Apparaat” (alat) Administrasi yang dibawah pimpinan Pemerintah (Presiden yang dibantu oleh Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah (tugas pemerintah, overheidstak) fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan – badan pengadilan, badan legeslatif (pusat) dan badan pemerintah (overheidsorganen) dari persekutuan – persekutuan hukum (rechtsgemeenschappen) yang lebih rendah dari Negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) yaitu badan – badan pemerintah (bestuurorganeen) dari persekutuan hukum Daerah Swantatra I dan II dan Daerah istimewa, yang masing – masing diberi kekuasaan untuk berdasarkan suatu delegasi dari Pemerintah Pusat (Medebewind) memerintah sendiri daerahnya.

7. Menurut Dwight Waldo menyatakan bahwa Administrasi Negara mengandung dua pengertian yaitu:
a. Administrasi Negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan – tujuan pemerintah.
b. Administrasi Negara yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan – urusan Negara.

8. Edward H. Lithfiled: Administrasi Negara  adalah Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan di organisir, dilengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

9. Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI): Administrasi Negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasan negara dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk terlaksananya tugas-tugas pemerintah dan tercapainya tujuan negara. 

10. Administrasi Negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu Negara, untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan Negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.

Nah dari sini setidaknya kita tahu bahwa Ilmu Administrasi Negara selalu ada hubungannya dengan kebijakan dan negara. Apapun yang dibahas dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara, entah pembangunan, masalah proyek, masalah sosial, manajemen, dan lain-lain, ujung-ujungnya balik ke kebijakan dan negara. Karena itulah Jurusan Ilmu Administrasi Negara bukanlah jurusan yang mencetak mahasiswanya menjadi ahli tata buku, pegawai administrasi dalam perkantoran, namun lebih kepada mencetak mahasiswa menjadi ahli dalam hal kebijakan publik atau public policy, baik itu sebagai pengamat, akademisi, maupun praktisi dan legislator.

Sedangkan Administrasi Publik (Inggris: Public Administration) atau Administrasi Negara yang dijelaskan oleh Wikipedia adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara serta penerapannya seperti Penerapan New Public Management Di Indonesia.

Secara sederhana, Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen: Jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik, administrasi pembangunan, kepemerintahan daerah, dan good governance. Selain teori dan definisi yang telah dipaparkan diatas ada banyak teori lain seperti Teori simon tentang perilaku administrasi dan Tinjauan Ekologis Administrasi Negara.

Lokus dan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara

Lokus adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada. Dalam hal ini lokus dari ilmu administrasi publik adalah: kepentingan publik (public interest) dan urusan publik (public affair).
Fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam memepelajari ilmu administrasi publik. yang menjadi fokus dari ilmu administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen.

Fungsi Administrasi Negara

Administrasi Negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan daripada pemerintah, artinya (pejabat) pemerintah tidak dapat menunaikan tugas-tugas kewajibannya tanpa Administrasi Negara. Administrasi Negara mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

1) Administrasi dari pada negara sebagai organisasi, maka Administrasi Negara (sebagai fungsi) dijalankan oleh presiden sebagai pemerintah, merangkap sebagai administrator negara, dengan memimpin dan mengepalai suatu aparatur negara yang besar sekali, yang juga disebut Administrasi Negara.

Tata cara aparatur negara tersebuut menjalankan tugas pekerjaannya merupakan suatu proses yang juga disebut Administrasi Negara.

2) Administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan, maka Administrasi Negara (sebagai fungsi) dijalankan oleh setiap pejabat negara yang diserahi pimpinan dan tanggung jawab atas suatu kesatuan organisasi negara. Misalnya Departemen, Dirjen, Direktorat, Dinas, Kantor, Biro, Bagian, Lembaga, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Dese, BUMN, Rumah Sakit Negeri, dan lain sebgainya.

Bahkan ketua Mahkamah Agung (MA) sebagai pejabat negara harus menjalankan Administrasi Negara, demikian juga ketua DPR, DPD, BPK, MPR, harus menjalankan Administrasi Negara. Jadi setiap pejabat pemerintah secara otomatis berfungsi sekaligus sebagai Administrasi Negara. 

Read More

Daftar Istilah dalam Dunia Penerbangan

NO	ISTILAH	KETERANGAN
1.	Abandon Aircraft	Meninggalkan pesawat udara karena pesawat udara mengalami kerusakan mesin atau sebab yang lain.
2.	Aborted Take-Off	Gagal tinggal landas
3.	ADC (Arodrome Controll)	Pengawasan yang berada di tower
4.	Aerial Work	Kegiatan keudaraan
5.	Aerodrome	Bandar udara
6.	Aeronautic	Ilmu penerbangan atau informasi tentang penerbangan.
7.	Aeroplane	Pesawat terbang
8.	Airborne	Pesawat udara dalam kondisi terbang atau sedang terbang setelah tinggal landas tatkala semua roda-rodanya telah lepas dari permukaan landasan pacu.
9.	Aircraft	Pesawat udara
10.	Airlines	Penerbangan
11.	Air Navigation	Navigasi penerbangan
12.	Air Space	Ruang udara
13.	Airport	Lapangan terbang yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turunnya penumpang, dan atau bongkar muat kargo pos, serta dilengkapi dengan fasilitas penujang keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar model transportasi.
14.	Airways	Jalur penerbangan yang telah ditentukan oleh Air Traffic Controller (ATC) yaitu menara pengawas lalu lintas udara.
15.	Aisle seat	Kursi di dalam pesawat yang terletak di pin
16.	Alternate Aerodrome	Bandara alternatip yaitu bandara lain yang akan dipilih jika tdk bisa mendarat di bandara tujuan
17.	Anything to declare?	Pertanyaan ini diajukan oleh Petugas bea dan cukai, “Apakah Anda membawa benda-benda seperti alkohol dan rokok?”
18.	APP (Approach Controll)	Pengawasan sesudah/sebelum ADC
19.	Apron	Tempat parkir pesawat
20.	Arrival	Bagian kedatangan
21.	Aviation	Institusi atau suatu lembaga penerbangan
22.	ATC (Air Traffic Controller)	Suatu layanan yang diberikan oleh penerbangan sipil, meliputi traffic advisory service information.
23.	ATS (Air Traffic Service)	Layanan yang mengatur dan membantu pesawat secara real-time untuk memastikan operasi penerbangan  yang aman.
24.	Auto Pilot	Alat bantu pilot untuk menerbangkan pesawat secara otomatis
25.	Baggage	Bagasi
26.	Beacon	Rambu-rambu
27.	Block-off	Lepas ganjal adalah saat pesawat terbang bersiap-siap menuju lapangan pacu untuk tinggal landas.
28.	Block-on	Pesawat terbang berhenti, dengan keadaan pesawat dalam posisi di parkir dan penumpang maupun awak pesawat bersiap-siap turun.
29.	Boarding	Naik ke pesawat
30.	Boarding ticket/ pass	Tanda untuk masuk ke dalam pesawat
31.	Booking	Proses pemesanan dan pembelian tiket
32.	Cabin Attendant	Penjaga Kabin atau lebih dikenal dengan Pramugari atau Pramugara
33.	Cabin Crew	Pramugari atau Pramugara
34.	Carry-on luggage	Juga disebut hand luggage, dibawa oleh penumpang ke dalam kabin pesawat.
35.	Check In	Pendaftran penumpang sebelum keberangkatan
36.	Check-in luggage	Tas yang disimpan di bagian kargo dalam pesawat.
37.	Climbing	Saat pesawat sedang terbang naik
38.	Cockpit	Ruang kemudi
39.	Connecting Flight	Pergantian pesawat lain atau menggunakan airline lain biasanya saat transit
40.	Control Air Space	Ruang udara yang dikendalikan
41.	Crash	Kecelakaan
42.	Cruising	Pesawat sedang terbang datar
43.	Dangerous Good	Barang-barang yang termasuk dalam daftar membahayakan keselamatan penerbangan
44.	Debarkasi	Penumpang turun dari pesawat udara di bandar udara tujuan.
45.	Delay	Keterlambatan keberangkatan atau kedatangan
46.	Departure	Bagiang Keberangkatan
47.	Descending	Pesawat sedang terbang turun
48.	Destination	Tujuan akhir suatu penerbangan
49.	Ditching	Mendarat darurat di air
50.	Divert	Mendarat di bandara yang bukan tujuan – dialihkan ke bandara lain
51.	Emergency Landing	Pendaratan darurat yang dilakukan di bandara
52.	E-ticket	Tiket pesawat elektronik, dikirim dari internet booking engine ke email sebagai bukti pembelian
53.	Extend	Meperpanjang masa tinggal atau masa berlaku ticket.
54.	FIR	Flight Information Region
55.	Flight	Penerbangan (adjective)
56.	Flight attendance	Pramugari/ pramugara
57.	Force Landing	Pendaratan dilakukan di luar Bandara
58.	Holding Area	Tempat pesawat menunggu di udara, dengan cara berputar-putar biasanya menunggu antrian untuk landing.
59.	Holding Bay	Tempat pesawat menunggu di darat biasanya menunggu antrian untuk take off.
60.	ILS (Instruments Landing System)	Peralatan elektronik yang dipakai untuk membantu pesawat melakukan pendaratan
61.	Itinerary	Rencana Perjalanan.
62.	Issued	Mencetak ticket.
63.	Kespen	Keselamatan Penerbangan
64.	Landing	Mendarat
65.	Leaving for	Akan berangkat ke
66.	Metals	Benda-benda seperti perhiasan, uang logam, dan kunci.
67.	Non Public Area	Daerah operasional di lingkungan bandara yang bukan diperuntukkan untuk umum.
68.	NOTAM (Notice to Airmen)	Pemberitahuan yang dibagikan menggunakan telekomunikasi berisi informasi berhubungan dengan pembuatan kondisi atau perubahan fasilitas, pelayanan, prosedur atau hal berbahaya, pengetahuan secara tepat waktu diperlukan para personil terkait dengan operasional
69.	Open Jaw	Perjalanan penerbangan yang didalam nya ada rute yg tidak menggukan penerbangan.
70.	Operator	Perorangan, organisasi atau perusahaan yang terlibat atau menawarkan untuk terlibat pada operasi pesawat udara.
71.	Passenger	Penumpang
72.	Pax (Passenger)	Penumpang pesawat udara
73.	Pay Tax	Membayar pajak untuk negara baik skala domestik maupun internasional
74.	Payload	Kapasitas angkut
75.	Pilot In Command	Kapten penerbang
76.	PSR (Primary Surveillance Radar)	sistem radar yang memakai sinyal radio yang direfleksikan.
77.	Public Area	Daerah di lingkungan bandara yang diperuntukkan bagi umum.
78.	Radar (Radio Detection and Ranging)	suatu alat pendeteksi pancaran radio yang memberikan informasi tentang jarak, azimut dan/atau elevasi suatu objek.
79.	Reservasi	Pemesanan tiket baik melalui online maupun offline
80.	Restricted Public Area	Public area terbatas yang merupakan daerah umum tetapi terbatas yang diperuntukkan bagi petugas dan penumpang yang memiliki tiket.
81.	Reroute	Merubah rute perjalanan
82.	RNAV (Area Navigation)	Wilayah navigasi
83.	RON (Remain Over Night)	Pesawat tinggal untuk bermalam
84.	Route	Jalur penerbangan di dalam ruang udara
85.	Runway	Tempat pesawat mengambil ancang-ancang dalam takeoff atau juga sebagai tempat landing
86.	Safety belt	Sabuk Keamanan
87.	Scheduled Airlines	Jadwal penerbangan
88.	Security check	Pemeriksaan keamanan
89.	Service ability	Kemampuan pelayanan
90.	Speed	Kecepatan jelajah pesawat pada saat cruising.
91.	SSR (Secondary Surveillance Radar)	Sistem radar apabila sinyal radio yang dipancarkan dari stasiun radar mengawali pancaran sinyal radio dari stasiun lain.
92.	Take off	Meninggalkan landasan
93.	Taxi (Taxiing)	Sedang jalan didarat, dari / ke runway
94.	Taxi way	Jalan penghubung antara Apron dengan Runway
95.	Taxi-holding position	Posisi yang ditentukan tempat pesawat udara yang sedang taxi dan kendaraan dapat diminta berhenti agar berada pada jarak yang cukup kepada suatu runway
96.	TCA (Terminal Control Area)	Wilayah terminal pengawasan/control.
97.	Transit	Melewati bandara lain sebelum bandara tujuan. Dalam transit tidak ganti pesawat atau bisa juga ganti pesawat
98.	UIR (Upper Information Region)	Daerah informasi penerbangan di wilayah udara atas.
99.	VIP (Very Important Persons)	Penumpang yang kedudukannya atau jabatannya dalam suatu pemerintahan menyebabkan penumpang tersebut harus mendapat penanganan secara khusus (dalam hal ini prioritas/ istimewa)
100.	Void	Pembatalan ticket yang sudah di cetak

Read More