Penerapan New Public Management Di Indonesia

Kinerja merupakan tujuan utama manajemen sektor publik atas pelayanan Administrasi terhadap mastarakat. Dan gerakan pembaharuan Administrasi Publik yang disebut New Public Management (NPM) adalah upaya meningkatkan kinerja. Reformasi administrasi publik yang terus dilakukan tersebut sangat dipengaruhi oleh konsep New Public Management (NPM) yang telah banyak di terapkan oleh beberapa Negara besar.

Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadinya perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan NPM juga merupakan bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong terbentuknya demokratisasi. Hal ini sampai sekarang adalah model yang paling ideal untuk menjalankan dan memberikan pelayanan di sektor publik karena orientasinya ada pada hasil bukan pada proses sehingga rasa kepuasan masyarakat bisa meningkat.

Tapi apa bila kita ingin terapkan di Indonesia, Model New Public Management saya rasa belum tepat untuk di terapkan di negara ini, karena budaya birokrasi dan paradigma lama dalam pelayanan publik yang masih sangat kuat pengaruhnya dan dianut oleh pemegang kebijakan dan pelayan publik yang ada. Paradigma bahwa pelayan publik sebagai abdi negara dan semata-mata pengelola administrasi negara masih erat menjadi kultur yang sangat kuat berakar. Artinya orientasinya sangat berbanding terbalik dengan Prinsip NPM.

Paradigma ini ditandai oleh masih masuknya orang-orang yang kurang berkualitas menjadi bagian birokrasi, lembaga birokrasi yang cenderung gendut, tidak adanya inovasi dalam memberikan pelayanan, dan terjadinya pemborosan keuangan negara untuk mengurus birokrasi. Selain itu, pendekatan birokrasi tradisional menganggap bahwa pelaksanaan pelayanan publik harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Paradigma birokrasi tradisional dapat tetap mendarah daging di dalam birokrasi, karena paradigma ini dipelihara dan dijalankan secara konsisten pada saat orde baru dan membudaya sampai sekarang. Sehingga tidak mudah untuk mentransformasikan menuju Paradigma Birokrasi Modern yang berorientasi pada pelayanan publik.

Kalau dibandingkan dengan Pendekatan NPM, maka pelaksanaan reformasi birokrasi masih cenderung fokus pada prosedur dari pada pada hasil, belum tercipta persaingan pemberian pelayanan masyarakat mengingat pelayanan masyarakat masih didominasi oleh birokrasi, masyarakat/publik belum menjadi obyek pelayanan tetapi masih menjadi korban pelayanan, pelayan publik masih belum berdaya karena harus mengikuti kebijakan dan prosedur yang berbelit, dan belum tumbuhnya budaya yang kreatifl dan inovatif di kalangan pelayan publik.

Langkah untuk menerapkan New Public Management di Indonesia bisa dilakukan dengan syarat ada cukup jumlah pendukung yang harus terpenuhi. Para pendukung ini harus berasal dari para penyelenggara pelayanan publik sebagai pelaku dan pemberi layanan. Mereka harus memiliki komitmen yang kuat sebelum Penerapan NPM dan sadar akan tugasnya. Selain itu, Reformasi ini harus didukung bersama agar warga bisa memberikan tekanan yang dibutuhkan terhadap politisi dan pihak administrasi untuk menyelesaikan proses reformasi dengan sukses. Harus jelas bahwa restrukturisasi seperti ini harus punya harga, tapi harus disadari pula bahwa penghematan yang dihasilkan reformasi ini bisa dengan mudah membiayai kembali investasi.

Sehingga kedepannya masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Dinamika lingkungan semakin kompleks dan persaingan akan semakin ketat. Didukung oleh demokrasi dan desentralisasi seharusnya menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk memberikan pelayanan yang lebih baik demi menyejahterakan warga negaranya, bukan justru menjadi momentum untuk bertengkar, mengekploitasi kekayaan negara dan menyalahgunakan kekuasaan, seperti yang terjadi saat ini.